Kupang,TE|| Pemerintah resmi membuka kembali seleksi untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tanggal 15 Januari 2025. Keputusan ini diambil untuk memberikan kesempatan lebih luas kepada tenaga honorer yang belum mendaftar pada tahap sebelumnya.
Penjabat Gubernur NTT, Dr. Andriko Noto Susanto, didampingi oleh Yosef Rasi (Kepala Badan Kepegawaian Daerah) dan Prisila Q. Parera (Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT), menghadiri rapat koordinasi nasional secara virtual yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada 8 Januari 2025. Rapat ini juga dihadiri Menteri PAN-RB, Rini Widyantini, serta Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh.
Dalam rapat tersebut, dibahas percepatan penataan tenaga non-ASN dan pengumuman perpanjangan pendaftaran seleksi PPPK tahap kedua hingga 15 Januari 2025. Langkah ini diambil karena masih terdapat 222.000 tenaga honorer yang belum mendaftar dari total 333.916 tenaga yang terdata.
Menteri PAN-RB Rini Widyantini menekankan bahwa proses ini merupakan amanat undang-undang yang harus diselesaikan. “Kami mendorong pemerintah daerah untuk aktif memfasilitasi tenaga non-ASN agar segera mendaftar sebelum tenggat waktu,” ujarnya.
Sementara itu, Zudan Arif Fakrulloh menyoroti pentingnya penyebaran informasi secara luas oleh pemerintah daerah. “Dari data tahap kedua, baru 111.000 tenaga yang terdaftar. Kami berharap seluruh tenaga non-ASN dapat mengetahui dan memanfaatkan perpanjangan ini,” katanya.
Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa perpanjangan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan keadilan. “Kami ingin semua tenaga honorer yang memenuhi syarat mendapatkan kesempatan yang adil,” jelas Tito.
Pemerintah Provinsi NTT, melalui koordinasi langsung dengan Pj. Gubernur Andriko, memastikan dukungan penuh terhadap arahan pusat. “Kami berkomitmen menyelesaikan administrasi tenaga honorer yang lolos seleksi PPPK agar mereka segera ditempatkan,” ujar Andriko.
Untuk tahun anggaran 2024, sebanyak 5.485 peserta telah lolos tahap pertama. Jumlah tersebut terdiri dari: - Tenaga Guru: 2.506 orang, Tenaga Teknis: 2.650 orang, Tenaga Kesehatan: 329 orang.
Dengan langkah ini, pemerintah berupaya menyelesaikan masalah tenaga non-ASN secara sistematis dan komprehensif.
Editor: Nixon Tae
