Presiden menegaskan bahwa inovasi ini adalah langkah strategis untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. "Digitalisasi adalah salah satu terobosan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih. Saya apresiasi kerja keras tim di bawah koordinasi Ketua Dewan Ekonomi Nasional," ujar Presiden.
Presiden Prabowo meminta seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk memanfaatkan E-Katalog 6.0 mulai awal 2025. Sistem ini diharapkan mampu menekan biaya pengadaan hingga 20-30 persen dan mengurangi biaya administrasi sebesar 40-50 persen.
"E-Katalog ini akan menjadi alat penting dalam menurunkan ketidakefisienan ekonomi yang saat ini dinilai mencapai 30 persen. Dengan ini, kita bisa memperbaiki pengelolaan ekonomi nasional," pintanya.
Presiden juga menyoroti pentingnya efisiensi pengelolaan melalui pendekatan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) sebagai indikator kinerja ekonomi. Selain itu, ia mengajak semua pihak untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berani menegakkan hukum sebagai landasan.
"Marilah kita bersama-sama membangun pemerintahan yang bersih, dengan manajemen dan kepemimpinan yang baik serta pemanfaatan teknologi secara maksimal," pungkasnya.
Dengan peluncuran E-Katalog versi 6.0, diharapkan Indonesia mampu mencapai transparansi dan efisiensi yang lebih baik dalam sektor pengadaan, serta memperkuat daya saing ekonomi nasional.