 |
| Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati didampingi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi dan Menteri Kordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto dalam keterangan pers di Gedung Sekretariat Kabinet pada Selasa, 10 Desember 2024. |
Jakarta,TE|| Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, memaparkan perjalanan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Proses penyusunan dimulai sejak April 2024 dengan pembentukan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Dokumen tersebut kemudian dibahas bersama DPR dan akhirnya diajukan oleh Presiden Joko Widodo pada 16 Agustus 2024 sebagai Rancangan Undang-Undang APBN untuk disahkan sebelum akhir September.
Demikian disampaikan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati didampingi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi dan Menteri Kordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto dalam keterangan pers di Jakarta Selasa, 10 Desember 2024.
APBN 2025 disusun dalam situasi transisi pemerintahan, dengan konsultasi dan komunikasi intensif bersama Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka. Hal ini memastikan program-program prioritas Presiden Terpilih telah terakomodasi.
Penyusunan APBN 2025 dilakukan dalam suasana geopolitik dan geoekonomi yang dinamis, dengan destabilisasi di berbagai kawasan. Sri Mulyani menegaskan bahwa meskipun Indonesia berada dalam kondisi relatif stabil, kewaspadaan tetap diperlukan. Neraca perdagangan menunjukkan kinerja positif selama 54 bulan terakhir dengan surplus yang konsisten. Hingga Oktober 2024, nilai ekspor mencapai USD 24,4 miliar, tumbuh 10,2% di tengah perlambatan ekonomi global.
“Kondisi ini mencerminkan keberhasilan hilirisasi dan daya saing sektor manufaktur kita,” kata Sri Mulyani.
Asumsi Makroekonomi 2025
Dalam APBN 2025, pemerintah menetapkan asumsi makroekonomi sebagai berikut:
- Pertumbuhan Ekonomi:5,2%
- Inflasi: 2,5%
- **Tingkat Bunga Surat Berharga Negara 10 Tahun: 7%
- Nilai Tukar: Rp16.000/USD
- Harga Minyak Mentah:USD 82/barel
- Lifting Minyak: 650 ribu barel/hari
- Lifting Gas: 1,5 juta barel setara minyak/hari
Target Pendapatan dan Belanja Negara
Pendapatan negara dirancang mencapai Rp3.521,3 triliun, dengan rincian:
- Pendapatan Pajak: Rp2.490,9 triliun
- Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP): Rp513,6 triliun
- Hibah: Rp0,6 triliun
Total belanja negara mencapai Rp3.321,3 triliun, terdiri dari:
- Belanja Pemerintah Pusat: Rp2.701,4 triliun
- Transfer ke Daerah: Rp919,9 triliun
Defisit anggaran diproyeksikan sebesar Rp616,2 triliun atau 2,53% dari PDB.
Program Prioritas
APBN 2025 mendukung prioritas pembangunan, seperti:
1. Swasembada Pangan & Energi
2. Program Makanan Bergizi:Rp71 triliun untuk mendukung ekonomi desa
3. Perlindungan Sosial: Rp503,2 triliun
4. Pendidikan: Rp724,3 triliun, tertinggi sepanjang sejarah
5. Kesehatan: Rp218,5 triliun
6. Renovasi Sekolah dan Lumbung Pangan Nasional: Rp20 triliun
Sri Mulyani juga menyoroti transformasi digital, termasuk peluncuran e-katalog versi 6 yang diharapkan operasional mulai 1 Januari 2025, serta implementasi e-DIPA untuk mempercepat penyaluran anggaran.
“Langkah ini meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi penggunaan anggaran,” ujarnya.
Dengan fondasi ekonomi yang kuat dan program prioritas yang terarah, pemerintah optimistis mampu mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.
Editor : Nixon Tae
