 |
| Relokasi Korban Erupsi Gunung Lewotobi |
Kupang,TE|| Penjabat Gubernur NTT, Dr. Andriko Noto Susanto, S.P., M.P., mengunjungi dua lokasi penting untuk relokasi korban bencana erupsi Gunung Lewotobi. Lokasi pertama adalah Kawasan Hunian Sementara (Hantaru) di Desa Konga, Kecamatan Titehena, dan yang kedua Kawasan Hunian Tetap (Huntap) di Hutan Wukoh Lewoloroh, Desa Boru.Pada Sabtu (23/11/2024).
Gubernur Andriko menjelaskan bahwa lahan di Wukoh Lewoloroh seluas 100 hektar ini berpotensi besar untuk menjadi kawasan Huntap. Selain itu, ada dua lokasi lain di tanah ulayat, yakni Botongkarang-Noboleto dan Kojarobet, yang sedang diupayakan agar statusnya diubah dari hutan lindung menjadi kawasan hunian.
“Kami berkomitmen mempercepat proses perubahan status lahan ini untuk memastikan masyarakat terdampak bisa segera memiliki tempat tinggal tetap,” ungkap Dr. Andriko. Ia menambahkan, Kementerian Koordinator PMK telah menyatakan kesiapannya untuk membangun rumah asalkan status tanah telah diamankan.
Untuk mengantisipasi musim hujan, pemerintah merencanakan pembangunan Hantaru dalam waktu enam bulan mendatang. Lokasi di Desa Konga dipilih karena dekat dengan akses logistik dan aman dari zona bahaya erupsi. Jaraknya sekitar 14 km dari Gunung Lewotobi, yang telah diverifikasi aman oleh PVMBG dan instansi terkait.
“Kami memastikan bahwa proses relokasi berjalan lancar dan masyarakat merasa nyaman di tempat baru ini,” tambahnya.
Kunjungan ini juga dihadiri oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Dr. La Ode Ahmad Pidana Bolombo, A.P., M.Si., serta beberapa pejabat tinggi lainnya, seperti Kolonel Inf Heri Rustanto dari BNPB. Kolaborasi ini menunjukkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani bencana.
Menurut Dr. La Ode, proses relokasi tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga administratif. “Kami memastikan warga terdampak mendapatkan haknya, dan sistem administrasi di pemukiman baru berjalan sebagaimana mestinya,” jelasnya.
Usai kunjungan, Dr. Andriko memimpin rapat bersama pejabat dari Kemendagri dan pemerintah daerah. Agenda utama meliputi percepatan pembangunan Huntap, solusi konflik sosial di Adonara Barat, dan persiapan Pilkada Serentak 2024.
Langkah proaktif Pj. Gubernur NTT ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memastikan keamanan, kenyamanan, dan masa depan masyarakat terdampak bencana. Dengan koordinasi yang baik, diharapkan relokasi ini menjadi solusi jangka panjang yang berkelanjutan.
Editor: Nixon Tae
