ATAMBUA, Timorexotik.com||Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Luhut Binsar Panjaitan menginstruksikan kepada Tim Kemenko Maritim dan Investasi untuk mengawal dan membantu kesiapan Pemerintah Kabupaten Belu sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di daerah perbatasan RI-RDTL.
Instruksi Menko Luhut untuk mempercepat segala proses terkait KEK Kabupaten Belu selaras dengan Nafas Nawacita Jokowi, yakni membangun Indonesia dari pinggiran.
Asdep Hukum dan Perjanjian Maritim Kemenko Marves, Radian Nur Cahyo menegaskan hal itu dihadapan Wakil Bupati Belu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Belu, Plt. Kadis Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kadis PMD dan Staf Khusus Bupati Belu, Rabu (19/10/2022) di ruang kerja Wabup Belu.
"Untuk KEK di Kabupaten Belu, Pak Menko telah menginstruksikan agar ini dikawal dan dibantu sebaik mungkin prosesnya, sehingga dapat terlaksana minimal pada tahun 2023 atau 2024 sudah dapat terlaksana," ungkap Asdep Radian Nur Cahyo.
Selain itu, Asdep juga meminta kepada Pemkab Belu agar
memberikan data serta contact person para investor yang sudah berencana untuk melakukan investasi, sehingga dapat dihubungi untuk mengikuti rapat-rapat secara virtual.
"Pemkab Belu harus melengkapi sejumlah persyaratan seperti calon investor, lokasi serta batas-batas wilayah sehingga proses ini bisa berjalan cepat. Pak Menko juga meminta kami untuk menjajaki kerja sama dengan Pemerintah Australia," ujarnya.
Disampaikan Asdep, setelah kunjungan kerja ini, Timnya akan segera menyampaikan kesiapan Pemerintah Kabupaten Belu kepada Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi di Jakarta.
"Kehadiran kami disini untuk melihat langsung sejauhmana Pemerintah Kabupaten Belu mempersiapkan diri untuk hal ini.
Kami ingin memastikan apakah di Kabupaten Belu, pola pemeliharaan yang dilakukan itu pembibitan atau penggemukan atau kedua pola ini dijalankan sekaligus termasuk pengolahan. Kami akan memberi input serta menyampaikan laporan kepada Pak Menko," tandasnya.
Plt. Kadis Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Belu, Yoos R. Djami, S.Pt. MM menuturkan, kawasan yang diajukan pemerintah seluas 1500 hektar.
"500 hektar milik pemerintah dan 1000 hektar dikuasai oleh masyarakat di enam titik lokasi yang termasuk dalam kawasan peternakan rakyat," sebut Yoos Djami.
Dijelaskan bahwa, Kawasan Sonis Laloran sudah disurvei oleh IPB, baik itu kondisi kesuburan tanah, peruntukan lahan dan pembagian zona.
"Termasuk ketersediaan lahan untuk unit ternak, yang didalamnya ada jalur air, jalur inspeksi dan lainnya. Jadi ekosistemnya sudah ada dan itu merupakan niat baik Pemerintah Kabupaten Belu," terang Plt. Kadis Yos.
Staf Khusus Bupati Belu, Ventje J.R. Abanit mengatakan, pengembangan KEK Kabupaten Belu sejalan denga visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Belu saat ini, yakni mengembalikan kejayaan Sapi Timor, karena Kabupaten Belu dulu dikenal sebagai daerah penyuplai sapi terbesar ke Pulau Jawa.
"Jika niat dan tujuan baik ini bisa dilaksanakan maka dengan sendirinya ekonomi masyarakat akan meningkat. Terima kasih atas respon baik dari Pak Menko Marves bersama tim yang sangat mendukung hal ini karena pada tanggal 11 kami bertemu, tanggal 12 zoom meeting dan tanggal 19 hari ini Tim langsung turun ke lapangan untuk melihat secara langsung," jelas Ventje Abanit.
Ia menambah, ada sejumlah faktor pendukung terbentuknya KEK seperti pelabuhan laut dan bandar udara, serta Universitas Pertahanan yang ada Prodi Peternakan yang dekat dengan pusat kota," ucap Ventje Abanit. (prokopimbelu).
